LOMBA KARYA TULIS ILMIAH

Para Pemenang, Dewan Juri dan Pokja RBM Kab. Bantaeng

Alhamdulillah Setelah sebulan lebih menggarap Lomba Karya Tulis Ilmiah RBM PNPM Mandiri Perdesaan dengan tema "MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT MENUJU PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA", akhirnya terpilihlah 8 KTI yang mempresentasikan karyanya di hadapan Dewan Juri. Acara Presentasi LKTI dihadiri oleh Sekretaris BPM & Pemdes Kab. Bantaeng, Joni Tambing, Ketua Pokja RBM, Sabang,SIP, Dewan Juri dan 8 nominator KTI. Dalam sambutannya Ketua Pokja RBM memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta LKTI, menurut Ketua Pokja RBM Lomba Karya Tulis Ilmiah ini sedianya diikuti oleh para pelaku PNPM-MPd di Kab. Bantaeng tetapi setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panpel tidak satupun para pelaku yang mengikuti justru para pelajar dan Pengajarlah yang sangat antusias mengikutinya.

Sekretaris BPM & Pemdes Kab. Bantaeng, Joni Tambing dalam arahannya mengatakan, dalam PNPM Mandiri Perdesaan semua diberdayakan tidak terkecuali para pelajar sebagai pemegang tongkat estafet penerus pembangunan, ditangan merekalah masa depan negara kita dipertaruhkan. 

Adapun 3 orang Dewan Juri adalah; 

1. Hasirun, S.Pd, M.Pd; sehari-hari sebagai Kasi Ketenagaan Dikdas Dikpora Kab. Bantaeng.
2. St. Sulaeha, S.Pd; Guru SMP 1 Pa'jukukang
3. Sulhan Yusuf; Direktur Boetta Ilmoe

Kapasitas Ketiga Dewan Juri dalam hal Karya Tulis Ilmiah tidak diragukan lagi, mereka kerap mengikuti perlombaan serupa baik pada tingkat provinsi maupun tingkat nasional sedangkan Sulhan Yusuf adalah seorang penulis yang sarat akan pengalaman. Setelah 7 jam mendengarkan paparan para nominator tiba saatnya dewan juri menentukan peringkat sebagai berikut:

1. BADRUL AENI SULTAN, HIKMAH MAGFIRAH & NUR CHAIRUL SYAM dengan judul KTI "ANALISIS BUDAYA SIRI' DIKALANGAN PELAJAR DI KABUPATEN BANTAENG"
2. ST. YUS SURYANI, S.TP dengan judul KTI "PEMANFAATAN PUSPA NHYDRA SEBAGAI TOGA"
3. HASNADI. N, S.Pd dengan judul KTI "PENGOLAHAN JENGGEL JAGUNG MELALUI PROSES FERMENTASI SEBAGAI PAKAN TERNAK ALTERNATIF BAGI TERNAK"
4. MUHAMMAD HARISAH ALIM, S.Pd dengan judul KTI "PEMETAAN & PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN IPA SMP DI KABUPATEN BANTAENG"
5. NUR FITRI AHRIANI dengan Judul KTI "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI BUAH MANGGA DI KABUPATEN BANTAENG"
6. ALIL DIRWAN dengan judul KTI "PERTANIAN BERBASIS PRODUKSI UNTUK KEMAKMURAN MASYARAKAT"
7. ANDI TENRI MUSHARIFA dengan judul KTI "PEMANFAATAN HASIL IKAN DI KABUPATEN BANTAENG"
8. NURUL HUDAYA dengan judul KTI "BUDIDAYA TANAMAN BAWANG MERAH DI KABUPATEN BANTAENG"

Dewan Juri memberikan ucapan selamat kepada para pemenang dan berpesan agar jangan berhenti sampai disini, teruslah berkarya demi terwujudnya Bantaeng sebagai masyarakat literasi. Kepada RBM dewan juri sangat berterima kasih atas kepercayaannya mengamanahkan kami sebagai Dewan Juri dan berharap kedepan RBM dan PNPM-MPd mengadakan kegiatan serupa dengan persiapan yang lebih baik.

Acara presentasi LKTI RBM PNPM-MPd T.A. 2011 ditutup oleh Faskab PNPM-MPd Kab. Bantaeng Ibu Hanura Thalib, S.TP. Faskab mengucapkan selamat kepada RBM terkhusus Panitia Pelaksana yang telah sekuat tenaga dengan semua keterbatasan telah sukses menyelenggarakan LKTI dan mengusahakan kedepan acara serupa akan terlaksana kembali.

IKUTILAH LOMBA KARYA TULIS ILMIAH RBM PNPM-MPd

Letak Postingan

WORKSHOP EVALUASI RBM KAB. BANTAENG TAHUN 2011

Kepala BPMMD Ir.Meiriyani,M.Si membuka acara
Workshop Evaluasi RBM

Workshop Evaluasi RBM Kab. Bantaeng diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Laporan Ketua Panitia Pelaksana, sambutan Faskab Ibu Hanura Thalib dan dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala BPM & Pemdes Kab. Bantaeng Ir.Meiriyani, M.Si, juga turut hadir dalam acara pembukaan Ibu PJOKab Harmoni,S.Sos.M.Si, Fastekab dan Faskeukab PNPM-MPd.

Dalam sambutannya Ibu Kepala BPM & Pemdes Kab. Bantaeng mengatakan wajib bagi RBM mendukung dan mensupport semua kegiatan PNPM-MPd, selain itu Ibu Kepala BPM & Pemdes Kab. Bantaeng menekankan agar RBM betul-betul menjadi sarana mempromosikan PNPM-MPd di kabupaten Bantaeng, selain itu Kepala BPM & Pemdes berpesan agar dalam Workshop Evaluasi RBM Kab. Bantaeng ini berhasil merumuskan rencana kerja tahun 2012. Satu hal yang sangat melegakan jajaran pengurus Pokja RBM Kab. Bantaeng adalah walaupun tahun ini tidak ada anggaran DOK RBM tetapi BPM & Pemdes berusaha agar RBM memperoleh anggaran yang berasal dari PNPM Integrasi.

Keadaan Mulai Memanas

Agenda Workshop Evaluasi RBM Kab. Bantaeng di awali laporan pelaksanaan kegiatan RBM selama 2011 oleh jajaran KSB (Ketua Sekretaris Bendahara). Pertanyaan yang bertubi-tubi mewarnai sesi ini dan paling banyak disoroti adalah penggunaan dana, ternyata sebabnya karena terjadi kesalahan printout oleh bendahara pokja RBM sehingga perdebatan yang mewarnai sesi ini tidak berlangsung lama. Salah satu juga yang paling disoroti oleh peserta adalah media sosialisasi RBM, yang terkesan terlambat tetapi koordinator Divisi Media menjawab dengan baik pertanyaan peserta Workshop dengan mengutip kata-kata bijak “Lebih Baik Terlambat Daripada Tidak Sama Sekali”.

Merumuskan Program ideal
Pokja RBM Jilid II

Sesi selanjutnya  peserta Workshop Evaluasi RBM Kab. Bantaeng membentuk 4 (empat) kelompok yaitu: Kelompok CBM, Media, TPM dan Advokasi Hukum. Masing-masing kelompok memberikan masukan program apa saja yang ideal dilaksanakan oleh Pokja RBM Jilid II.

Dalam sesi terakhir PJOKab PNPM-MPd memunculkan wacana penggantian Ketua Pokja RBM Kab. Bantaeng, disinilah perdebatan alot terjadi layaknya Rapat Paripurna DPR. Hujan interupsi pun tidak dapat dihindari, alhasil Ketua Pokja RBM menyatakan sikap tidak bersedia kembali duduk dalam kepengurusan pokja RBM jilid II tahun 2012. Karena perdebatan yang cukup panjang serta melihat waktu yang semakin sempit, Moderator sekaligus sekretaris panitia pelaksana menyatakan bahwa tidak ada penggantian pada tubuh Pokja RBM Kab. Bantaeng. Ketua Panitia Pelaksana workshop selepas acara penutupan memberikan pemahaman kepada PJOKab bahwa wacana revitalisasi di tubuh Pokja RBM sifatnya internal dan harus melalui agenda khusus yang di fasilitasi oleh Satker plus Faskab.

Acara Penutupan Workshop Evaluasi Oleh PJOKab
PNPM Mandiri Perdesaan

PJOKab yang menutup Workshop Evaluasi RBM Kab. Bantaeng mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pokja RBM Kab. Bantaeng Jilid I atas kerja keras tanpa kenal lelah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk pelaku PNPM-MPd pada khususnya dan masyarakat pada umumnya selama tahun 2011, walaupun banyak juga kekurangan disana sini tetapi hal itu harus menjadi pelajaran di tahun-tahun yang akan datang

Letak Postingan

Lomba Bercerita PNPM Mandiri Diperpanjang

Lomba Bercerita PNPM Mandiri yang digelar oleh PNPM Support Facility danSekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri diperpanjang sekitar dua bulan yakni semula berakhir 31 Januari menjadi 31 Maret 2012.

Info Lomba

Apakah PNPM Mandiri membawa perubahan positif bagi diri Anda? Keluarga Anda? Kepala Desa Anda? Kegiatan bermasyarakat di wilayah Anda?

PNPM Mandiri mengundang Anda untuk berbagi cerita mengenai perubahan-perubahan positif yang terjadi pada diri dan linkungan Anda karena adanya PNPM Mandiri di wilayah Anda.

Siapa saja yang bisa ikut:

Lomba ini terbuka bagi siapa saja. Kader, fasilitator, dan pelaku PNPM di desa dan kecamatan sangat dianjurkan untuk mengikuti lomba ini.

Cerita yang disampaikan dapat berupa:

-    Perubahan pada diri pribadi

-    Perubahan pada diri orang lain yang Anda ceritakan kembali

-    Perubahan pada organisasi terkait PNPM Mandiri atau organisasi di wilayah Anda

-    Perubahan pada masyarakat wilayah Anda

Cerita dapat disampaikan melalui berbagai media, misalnya:

-    Tulisan tangan

-    Ketik komputer

-    Foto dengan keterangan

-    Film sederhana dari telepon genggam atau alat lain

-    Rekaman suara dari telepon genggam atau alat lain

-    Media lain sesuai kreatifitas Anda

Cara mengirimkan cerita:

Cerita dapat dikirimkan dalam bentuk cetakan (kertas surat, hasil print computer, dsb), foto, CD, DVD, dan lain-lain

-    Melalui pos ke PO BOX 6159 Jakarta Pusat

-   Melalui email ke komunikasi@pnpm-mandiri.org dengan Subject: Lomba Bercerita PNPM Mandiri

Harap cantumkan Nama, Alamat, Nomor Telepon, dan Alamat Email (jika ada)

Lomba ini dibuka sejak tanggal 30 November s.d. 31 Maret 2012

Kategori

Semua cerita yang masuk akan dikelompokkan ke dalam 5 kategori, termasuk

1.   Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan

Kisah tentang perubahan yang dihasilkan dari adanya infrastruktur jalan tani, perbaikan sumber air bersih, pembangunan gedung sekolah,  pembangunan sanggar kreativitas, ataupun juga pembangunan prasarana energy terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro

2.   Usaha pengembangan ekonomi lokal

Kisah tentang keberhasilan usaha simpan pinjam kelompok petani, atau usaha ekonomi produktif yang dilakukan kelompok perempuan

3.   Kegiatan kepemudaan

Kisah tentang perubahan yang terjadi setelah ada kegiatan-kegiatan yang mengatifkan kembali karang taruna dan kelompok-kelompok pemuda desa.

4.   Budaya

Kisah tentang keberhasilan komunitas dalam mengangkat kembali budaya yang telah lama hilang, perubahan yang terjadi setelah dihidupkannya kembali kegiatan desa yang berhubungan dengan kesenian.

5.    Lingkungan hidup

Kisah tentang perubahan yang terjadi setelah adanya upaya-upaya melestarikan lingkungan sekitar, atau keberhasilan sebuah desa dalam menyelamatkan hutan dan mata air di sekitar desa mereka.

6. Perjuangan dalam Keterbatasan

Kisah tentang perubahan yang dialami dan/ atau diperjuangkan oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik serta kaum marjinal lainnya untuk meraih sukses dan impian hidupnya.

7. Lain-lain

Kisah tentang perubahan-perubahan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas, milsanya perubahan yang terjadi pada diri pribadi, kelompok, atau masyarakat.

Tahapan Lomba

Seluruh kisah yang diterima akan dicatat dan dikumpulkan berdasarkan 6 kategori tersebut di atas dan berdasarkan media yang digunakan (surat elektronik, surat yang ditulis tangan/diketik, video (dvd/youtube), voice recorder,  foto, dan media lainnya).

Panitia akan melakukan seleksi atas ide cerita dan perubahan yang terjadi, bukan pada cara penyampaian ide, dan akan memilih 20 semi-finalis untuk masing-masing kategori (namun bisa tergantung pada jumlah cerita yang kami terima).

Semi-finalis akan diwawancara (melalui telepon dan/ atau kunjungan langsung) untuk verifikasi kisah dan sekaligus menilai ide cerita lebih lanjut.  Hasil dari kegiatan ini adalah 10 finalis masing-masing kategori untuk dipilih sebagai pemenang kompetisi.

Pemenang dan Hadiah:

Akan dipilih 30 cerita yang paling memberikan inspirasi mengenai perubahan positif terkait PNPM Mandiri. Cerita terbaik akan dipilih oleh komite kecil yang terdiri dari Tim Pengendali PNPM Mandiri, LSM dan PNPM Support Facility.

Masing-masing cerita akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 1 juta

Pemenang akan kami hubungi melalui telepon yang Anda cantumkan, dan akan kami umumkan melalui website ini.

Cerita-cerita terbaik dari komeptisi ini akan dibukukan untuk disebarkan secara luas. Akan dipilih 10 dari 30 pemenang untuk diundang dan mempresentasikan kisah mereka dalam acara Temu Nasional PNPM tahun 2012

Catatan:

-    Panitia berhak mempublikasikan cerita yang dilombakan dengan memperhatikan hak cipta pengirim cerita.

-    Cerita yang masuk akan menjadi hak milik panitia lomba. Bila diterbitkan dalam bentuk apapun akan dikonfirmasikan kepada setiap pengirim cerita.

-    Lomba ini bersifat GRATIS dan tidak dipungut biaya apapun

PELATIHAN ADVOKASI HUKUM

Kepala BPM & Pemdes Bantaeng
Membuka Pelatihan

Kepala BPM & Pemdes Kab. Bantaeng Ir. Meiriyani, M.Si membuka secara resmi Pelatihan Advokasi Hukum yang diselenggarakan oleh RBM Kab. Bantaeng PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2011 di Gedung PKK. Selasa 20 Maret 2012.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, PJOKab Harmoni, S.Sos, M.Si, Tim Faskab PNPM-MPd, para FK/FT, dan peserta pelatihan se kab. Bantaeng. Ibu Kepala BPM & Pemdes Kab. Bantaeng dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada RBM yang telah menyelenggarakan Pelatihan Advokasi Hukum. Ir. Meiriyani, M.Si berharap agar para peserta pelatihan betul-betul menyerap ilmu dan pengalaman para pemateri yang memang mempunyai latar belakang hukum yang mumpuni. Selain itu Ibu Kepala BPM & Pemdes berpesan  para peserta yang notabene adalah pelaku PNPM-MPd untuk terus konsisten memberdayakan masyarakat di desa masing-masing dengan niat yang ikhlas dan tulus mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Momen yang menarik dari pelatihan ini adalah untuk pertama kalinya Faskab Hanura Thalib dan Faskeukab Rahmatia berhadapan langsung dengan pelaku PNPM-MPd yang hadir di Gedung PKK. Dalam sambutannya Faskab relokasi dari kab. Wajo memperkenalkan diri sekaligus berharap agar peserta pelatihan jika telah kembali ke desa masing-masing mengaplikasikan ilmu yang didapatnya dan menjadi bagian dari solusi mensejahterakan masyarakat.

Ketua Panitia Pelaksana Pelatihan Advokasi Hukum Abd. Rasyid, dalam sambutannya mengharapkan kepada para peserta kelak bukan hanya mengadvokasi semua yang berhubungan dengan PNPM-MPd tetapi lebih global mengadvokasi semua problematika yang dihadapi masyarakat di desanya.

Peserta Pelatihan Advokasi Hukum yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari tersebut berjumlah 44 orang  yang berasal dari 7 Kecamatan lokasi PNPM-MPd terdiri dari unsur BKAD, BP-UPK, UPK, Tim Monitoring, Pendamping Lokal, Setrawan dan Paralegal. Adapun pemateri/narasumber kegiatan ini adalah:

1.  Andi Sukri, SH. Staf Hukum DPRD Kab. Bantaeng

2.  Alimuddin, SH, MH. Anggota Polres Bantaeng

3.  H. Lahaya Djari, SH, MH. Ketua LBH Makassar

4.  Muhammad Nurfajri, SE. Tokoh Pemberdayaan

5.  Andi Irfan, SH, MH. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantaeng

Adapu materi yang disajikan pada Pelatihan Advokasi Hukum diantaranya adalah:

1.  Dasar-Dasar Ilmu Hukum

2.  Analisis Sengketa

3.  Merumuskan Strategi Penyelesaian Sengketa Berbasis Kerafian Lokal

4.  Penyelesaian Sengketa melalui Mekanisme Hukum

5.  Keterampilan Negoisasi dan Mediasi

6.  Membangun kerja advokasi dan kesepakatan.

Realisasi Anggaran PNPM Pedesaan Sulsel 72 Persen

Realisasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Pedesaan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 72 persen.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan Provinsi Sulsel, Andi Mangunsidi, di Makassar, Rabu, menjelaskan, sepanjang 2011 total alokasi anggaran PNPM Pedesaan di Sulsel lebih dari Rp280 miliar.

Anggaran tersebut digunakan di 20 kabupaten, 236 kecamatan dan hingga Oktober, 2011 telah terealisasi sebesar 72 persen atau lebih dari Rp202 miliar.

Program ini hanya dilaksanakan di 20 kabupaten dari 24 kabupaten dan kota se-Sulsel karena empat lainnya berstatus kota sehingga masuk dalam PNPM Mandiri Perkotaan dan untuk perkotaan masuk dalam penanganan dinas tata ruang dan permukiman.

Ia menilai, PNPM benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat karena kegiatannya diserahkan dan disesuaikan dengan kebutuhan ke masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.

Masyarakat bawah yang menjadi sasaran program ini, katanya, juga sangat mengharapkan kelanjutan dari program ini.

Pada 2012, PNPM pedesaan yang secara nasional akan berjalan hingga 2014, tetap dilaksanakan di 20 kabupaten. Ia meyakini, alokasi anggaran program akan mengalami peningkatan seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya.

Namun, ia tidak merinci seberapa besar peningkatan alokasi anggaran tersebut. Sementara anggaran PNPM Pedesaan pada 2012 baru bisa diketahui pada Desember 2011

PERTEMUAN PERSIAPAN GELAR KAPASITAS PELAKU PNPM-MPd

Kali ini Pokja RBM Kab. Bantaeng kembali mengadakan even bergengsi dalam rangka menyambut Harlah Kabupaten Bantaeng Ke-757. Even ini bertajuk "GELAR KAPASITAS PELAKU PNPM-MPd" se-Kabupaten Bantaeng.

Sejumlah persiapan telah dilakukan, diantaranya pembentukan panitia pelaksana dan rumusan penilaian oleh Faskab PNPM-MPd serta FK/FT se-Kab. Bantaeng. Faskab PNPM-MPd Ruslan Mendogu mengatakan kegiatan penilaian Gelar Kapasitas pelaku PNPM-MPd akan dilaksanakan  tanggal 26 s/d 3 November 2011, dengan kategori sebagai berikut:

1. Camat Terbaik 1,2 dan 3
2. BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) terbaik 1,2 dan 3
3. BP-UPK (Badan Pengawas UPK) terbaik 1,2 dan 3
4. UPK (Unit Pengelola Kegiatan) terbaik 1,2 dan 3
5. Kades dan Lurah terbaik 1,2 dan 3
6. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) terbaik 1,2 dan 3
7. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) 1,2 dan 3

Menurut Kepala BPM & Pemdes Kab. Bantaeng Ir.Meyriyani,M.Si, even ini dilaksanakan  dalam rangka mensosialisasikan PNPM-MPd yang telah banyak memberikan sumbangsih bagi pembangunan di Kab.Bantaeng sekaligus memeriahkan Harlah Kab. Bantaeng. Menurut Ibu Mery even ini telah disampaikan kepada Bupati Bantaeng dan beliau bersedia untuk memberikan secara langsung penghargaan pada peringatan Harlah Kab,Bantaeng pada tanggal 7 Desember 2011 mendatang. Ibu Mery juga berpesan agar para Panitia pelaksana serta unsur-unsur terkait yang terlibat (Faskab, FK/FT) lebih konsen dalam kegiatan ini agar berjalan lancar dan meminta penilaiannya lebih subjektif.

PJOKab PNPM-MPd Harmoni,S,Sos.M,Si mengatakan FK/FT diberi wewenang mengkoordinir serta memberi penilaian kepada pelaku PNPM ditingkat desa/kelurahan. Menurut Ibu Moni, tim penilai kabupaten terdiri dari Satker dan Faskab dengan metode verifikasi lapangan pada tanggal 2-3 November 2011. Ibu Harmoni menambahkan hasil atau juara  dalam even Gelar Kapasitas Pelaku PNPM-MPd akan diikutsertakan dalam penghargaan SIKOMPAK AWARD tingkat nasional yang akan datang.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA GELAR KAPASITAS PELAKU PNPM-MPd

POKJA RUANG BELAJAR MASYARAKAT KAB.BANTAENG

Ketua  :  Anas Kaharuddin,S.Sos

Sekretaris :  Haerul Ma'ruf, SE

Bendahara  : Ismail. HD, S.Pd
S. Konsumsi  :  Hartuti
S. Acara  : M. Rusli
S. Publikasi  : M.Amir
S. Perlengkapan : Abd.Azis

PELATIHAN DASAR RBM

Ir. Meyriyani,M.Si membuka Pelatihan Dasar RBM

Pokja RBM kembali mengadakan acara/kegiatan, yaitu Pelatihan Dasar RBM pada tanggal 23 s/d 24 November 2011 di Gedung Pertiwi Kab. Bantaeng. Pelatihan yang bertemakan "Meningkatkan Kapasitas Pemantauan Berbasis Masyarakat Dalam Mencapai Hasil Yang Berkualitas" ini dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM & Pemdes) Kab. Bantaeng, Ir.Meyriyani,M.Si yang didamping oleh PJOKab PNPM-MPd Harmoni, S.Sos, M.Si. Turut hadir pula dalam kegiatan ini para FK/FT se-Kab. Bantaeng.

Kerja Kelompok

Dalam sambutannya Ibu Meyriyani yang akrab disapa Karaeng Mery dalam sambutannya mengatakan, peserta sebagai ujung tombak PNPM-MPd di desa harus meningkatkan kapasitasnya dalam mengawal semua kegiatan PNPM-MPd di wilayah masing-masing, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengerjaan hingga keberlanjutannya. Ibu Mery juga menambahkan pada awal-awal PNPM Mandiri ketika masih bernama PPK, partisipasi masyarakat sangat tinggi tetapi akhir-akhir ini tingkat partisipasi itu menurun. Disinilah peran vital para pelaku PNPM-MPd ditingkat desa mengembalikan hasrat masyarakat dalam membangun desa/kelurahannya. Ibu Mery berpesan kepada peserta Pelatihan Dasar RBM agar serius mengikuti semua rangkaian pelatihan dan mengaplikasikan kelak di desa masing-masing.

Narasumber/Pemateri dalam Pelatihan Dasar RBM adalah Fasilitator Kecamatan yang ditunjuk oleh Faskab PNPM-MPd. Pelatihan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari, FK/FT, TPM, Tim Monitoring, BP-UPK, BKAD, Paralegal, KPMD dan Pendamping Lokal. Selama dua hari peserta digodok dengan sejumlah materi diantaranya: Konsepsi PNPM Mandiri Perdesaan, Konsepsi dan kebijakan Integrasi Perencanaan Pembangunan, Konsep Pemantauan dalam PNPM-MPd, Penanganan Pengaduan Masalah dalam PNPM-MPd, EWS (Early Warning System) Anti Korupsi PNPM-MPd dan beberapa sesi tanya jawab serta kerja kelompok.

Pelatihan Dasar RBM ditutup oleh Rahman selaku Ketua Panitia. Rahman berpesan kepada para peserta agar terus mendorong masyarakat  dalam memantau setiap kegiatan-kegiatan PNPM-MPd di Desa/Kelurahannya agar tercapai sebuah hasil yang maksimal  dan berkualitas sesuai dengan prinsip-prinsip PNPM-MPd.

REPOST

SINERGITAS PROGRAM - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Kec. Uluere Kab. Bantaeng

Program Pemberdayaan masyarakat di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat telah lama diperkenalkan seiring dengan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, artinya telah enam dekade proses pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan.

Berbagai macam program pemberdayaan diperkenalkan, baik yang didanai oleh pihak donor asing maupun murni pendanaannya berasal dari APBN. Berbagai metode dan pendekatan juga telah banyak diperkenalkan dalam kehidupan masyarakat miskin, mulai dari pendekatan menyuapi sampai pada pendekatan peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Milyaran bahkan triliunan rupiah dana telah dikucurkan kepada masyarakat baik dalam bentuk pemberian modal usaha maupun untuk pembangunan insfrastruktur perdesaan. Pertanyaan yang sering menggelitik pemikiran kita adalah “ Apa yang sudah berubah dari masyarakat kita dengan banyaknya program–program pemberdayaan yang sudah diintrodusir dalam kehidupan mereka? Secara jujur harus kita akui bahwa belum banyak yang berubah dari kehidupan masyarakat miskin kita, Lalu apa yang salah dengan program–program pemberdayaan tersebut?

Kondisi real yang terjadi pada tingkat lapangan adalah hampir semua program pemberdayaan yang ada di masyarakat memiliki metode dan pendekatan yang sangat baik, namun pada sisi lain harus diakui, bahwa tidak semua penggiat program memliki kemampuan yang mumpuni untuk menerjemahkan pendekatan–pendekatan program tersebut secara baik dan benar sesuai dengan tuntutan masing–masing program. Fakta lain juga menggambarkan bahwa sebagian besar (untuk tidak menyebut seluruhnya) program–program pemberdayaan dalam implementasinya berjalan sendiri–sendiri, walaupun berada pada lokasi yang sama dengan lokasi program pemberdayaan lainnya. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena memberikan efek kebingungan pada mayarakat khususnya masyarakat miskin sebagai sasaran program. Dan efek kebingungan masyarakat ini pada akhirnya akan menggiring mereka pada sikap skeptis dan acuh tak acuh terhadap berbagai menu yang ditawarkan oleh program–program pemberdayaan.

Masing–masing program pemberdayaan memiliki visi dan tujuan untuk pengentasan kemiskinan, dengan berbagai rumusan strategi yang dipersiapkan secara baik dan matang dengan menetapkan masyarakat miskin sebagai sasaran utama sebagai penerima manfaat, tetapi kenapa outputnya belum begitu kelihatan dalam kehidupan masyarakat miskin, bahkan data menunjukkan, jumlah orang miskin semakin bertambah baik secara kuantitas maupun secara kualitas seiring semakin banyaknya program–program pengentasan kemiskinan (Pemberdayaan masyarakat) yang diperkenalkan dalam kehidupan mereka.

Sudah pasti tujuan masing–masing program pemberdayaan adalah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, artinya memang harus diakui bahwa satu program pemberdayaan hanya mampu memberikan sumbangan pada pengentasan kemiskinan dan sudah pasti tidak mampu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Dan jika masing–masing program pemberdayaan hanya mampu berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu ada rumusan strategi untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan dalam satu wilayah kabupaten, kecamatan maupun desa. Sinergitas program–program pemberdayaan masyarakat ini adalah satu keharusan yang harus dilakukan kalau kita menginginkan tujuan pengentasan kemiskinan memiliki dampak yang cukup signifikan dalam merubah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, baik diwilayah perdesaan maupun di wilayah perdesaan.

Sinergitas program–program pemberdayaan masyarakat ini dalam implementasiannya dapat diterapkan dalam berbagai tahapan kegiatan program, mulai dari perencanaan, pengimpelentasian dan pemeliharaan termasuk dalam monitoring dan evaluasi. Contoh konkritnya dapat digambarkan sebagai berikut: “PNPM Mandiri Perdesaan menfasilitasi masyarakat dalam melakukan perencanaan masyarakat desa, dari berbagai gagasan yang dirumuskan masyarakat dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, hanya 3 usulan dari masing–masing desa yang dapat diajukan untuk didanai oleh PNPM Mandiri Perdesaan, artinya masih banyak usulan dan gagasan masyarakat yang tidak dapat diakomodir oleh PNPM Mandiri Perdesaan” seharusnya program pemberdayaan lainnya turut mengakomodir satu sampai dua usulan masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan fokus program dan tidak perlu melakukan perencanaan ulang, keculai jika gagasan dan usulam masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan sama sekali tidak masuk dalam kriteria program bersangkutan.

Contoh lainnya adalah: PNPM Mandiri perdesaan memfasilitasi pengadaan sumur bor dan mempersiapkan institusi pengelola sumur bor tersebut dengan memberikan pelatihan penguatan kapasitas agar mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada kasus ini harus diakui bahwa PNPM Mandiri Perdesaan bukan program yang fokus pada pengadaan fasilitas air bersih, sehingga dengan demikian penguatan kapasitas pada institusi pengelola air bersih ini kurang bisa maksimal, Seharusnya program pemberdayaan lain yang mengkhususkan diri pada pengadaan air bersih dan penguatan kapasitas institusi pengelolanya, juga menjadikan pengurus sumur bor yang dibentuk melalui PNPM Mandiri Perdesaan juga sebagai pemanfaatnya khususnya dalam penguatan kapasitas bagi institusi pengelolanya.

Pada tingkatan pemerintah daerah sudah saatnya untuk membentuk satu komisi Pemberdayaan masyarakat yang bergerak khusus dalam upaya membangun komunikasi dan kesepahaman antara berbagai program yang ada dalam kabupaten, sehingga dengan demikian, diharapkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dapat lebih maksimal pencapainnya. Tanpa adanya sinergitas program–program pemberdayaan, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Wallahu A;lam Bissowab.

PNPM MANDIRI DALAM ANGKA

JAMBORE UPK PNPM-MP TINGKAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

 Tanggal, 10 November 2011 PJOKab PNPM-MP Bantaeng yang diwakili oleh Indrawan mengadakan pertemuan persiapan Jambore UPK PNPM-MP Tingkat SulSel DI CCC Tanjung Bunga Makassar pada tanggal 15 November 2011. Dalam pertemuan hari ini delegasi Kab. Bantaeng mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipamerkan di Stand PNPM-MP Kab. Bantaeng, diantaranya bentuk Stand pameran, baliho, akomodasi dan transportasi delegasi Kab. Bantaeng.

Dalam pertemuan ini dihadiri sejumlah pengurus UPK dan Faskab PNPM-MP Ruslan Daud Mendogu. Adapun yang akan dipamerkan dalam Jambore tahun ini berupa penganan/kuliner khas Bantaeng, foto-foto kegiatan PNPM dan kerajinan tangan khas Bantaeng yang berada di bawah naungan PNPM-MP.

Menurut Ruslan Daud Mendogu, mulai tahun ini Jambore PNPM-MP dijadikan agenda tahunan sebagai ajang silaturahmi bagi para pegiat dan pelaku PNPM-MP se-Sulawesi Selatan.

PJOKab PNPM-MP Kab. Bantaeng Harmoni,S.Sos,M.Si mengatakan Jambore tahun ini masih tanda tanya karena pihak pelaksana di Provinsi belum bersurat secara resmi ke Kabupaten-Kabupaten. Walaupun begitu Ibu Harmoni berpesan agar ajang Jambore yang akan dilaksanakan ini dijadikan tolok ukur keberhasilan program PNPM-MP di Kab. Bantaeng, lebih lanjut Ibu Harmoni mengatakan peran UPK sebagai ujung tombak PNPM-MP, mampu memperlihatkan serta membuktikan eksistensi mereka dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait fisik maupun pembinaan kelompok selama PNPM-MP berjalan di Kab. Bantaeng. Selain itu Ibu Harmoni berharap agar para delegasi menjadikan Jambore ini sebagai ajang pembelajaran, melihat dan belajar dari prestasi daerah lain dan mengaplikasikan di wilayah masing-masing

PNPM DAN PEMBANGUNAN DEMOKRATIS

Dari sedikit program pemerintah yang berjalan konsisten dan tumbuh, ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program ini untuk menanggulangi kemiskinan. PNPM tumbuh dari kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang sudah ada sejak awal reformasi dan kini berkembang keberbagai bentuk program: pedesaan-perkotaan, sektoral (perikanan, pertanian, kredit usaha kecil), hingga pembangunan sosial ekonomi wilayah.

Berbeda dari program mengatasi kemiskinan lainnya, program ini sangat diwarnai demokrasi, seperti partisipasi dan kontrol tentang keputusan kegiatan pembangunan tanpa campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak hanya membiayai proyek yang dipilih, tetapi juga fasilitator seluruh administrasi pengelolaan dari tingkat lokal ke nasional. Program ini sangat terstruktur, terutama untuk mencegah kebocoran.

Program Kebanggaan

PNPM mirip dengan model partisipatoris di Porto Alegre, Brazil, yang kemudian menjadi model pembangunan demokratis di banyak negara. PNPM kini lebih masif dan menjadi salah satu program kebanggaan (flagship) pemerintahan sekarang.

Dana yang dialokasikan pada tingkat APBN berkisar 0,8 persen dan ada dana dampingan dari APBD. Setiap kecamatan mendapat Rp. 750 juta-Rp. 3 Miliar, bergantung pada jumlah penduduk. Tahun 2012 direncanakan akan mencakup lebih dari 6.000 kecamatan.

Dana yang diturunkan ke kecamatan untuk dikompetisikan ditingkat  dibawahnya. Fasilitator kecamatan membantu masyarakat kampung atau RT untuk secara kolektif menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika sudah disetujui, masyarakat pula yang memilih siapa yang akan mengerjakan proyek. Dengan mekanisme semacam ini, PNPM diharapkan dapat memberdayakan ekonomi lokal sekaligus mendorong partisipasi dan inovasi.

Namun, sampai saat ini dampak PNPM masih amat terbatas, terutama secara ekonomi. Studi-studi oleh PNPM maupun lembaga lain menunjukkan, dampak ekonomi tidak banyak dan terutama terbatas pada golongan sangat miskin yang tertolong karena ada proyek infrastruktur PNPM.

Sebagian dana yang diputuskan untuk proyek infrastruktur sering kali tidak cukup matang diputuskan oleh masyarakat setempat. Persoalan yang lebih makro adalah program infrastruktur yang dipilih merupakan proyek parsial yang kurang terkait potensi lokal maupun program-program pembangunan di tingkat yang lebih tinggi.

Kelemahan yang lebih menonjol adalah asumsi tentang rekayasa sosial melalui program pembangunan. Lepas dari tidak tersedianya fasilitator yang andal, program itu sendiri tampak tidak siap memperhitungkan karakter masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan "demokratis". Sebagian besar masyarakat ditingkat lokal sebelum program PNPM masuk belum mempunyai lembaga pengambilan keputusan kegiatan pembangunan yang berjalan baik.

Struktur yang disediakan negara, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan, tak efektif karena tak ada konsistensi pengusulan di tingkat desa ke penentuan anggaran daerah di tingkat-tingkat selanjutnya. PNPM belum berhasil menyatukan desain pengambilan keputusan kolektif dengan memanfaatkan lembaga yang ada.

Namun, dalam wadah dalam PNPM untuk mendorong partisipasi lokal, yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, bagaimanapun telah menghasilkan bibit-bibit perubahan di tingkat lokal. Studi-studi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat lokal dengan derajat yang berbeda, belajar sesuatu dari proses pengambilan keputusan kolektif. Wadah ini telah memperkenalkan sesuatu yang berharga, yaitu membiasakan pengambilan keputusan berdasar kesadaran akan beragamnya kepentingan dan pertimbangan rasional dalam kegiatan pembangunan.

Beberapa kasus yang dianggap berhasil dikondisikan adalah hadirnya pemimpin lokal dan semacam aktivisme sosial. Namun, fasilitator menghadapi tantangan yang sukar: dominasi elite lokal, pengambilan keputusan sembarangan, perbedaan akses yang dimiliki kelompok masyarakt yang berbeda (khususnya kelompok miskin dan perempuan) yang tidak mempunyai kapasitas bersuara di publik.

Fasilitator Andal

Pelajaran dari Porto Alegre menunjukkan, butuh waktu bertahun-tahun dan mekanisme fasilitasi yang jauh lebih konsisten serta fasilitator yang berkemampuan sosial politik dan intelektual, seperti aktivis partai politik, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan keagamaan.

Masalah lain adalah program ini tidak didesain untuk membangun kapasitas organisasi ekonomi masyarakat setempat. Program kredit di pedesaan tidak berhasil karena kelompok pengelola bersifat dadakan dan tidak melembaga. Akibatnya, dana pinjaman banyak dipakai untuk menutup kebutuhan dan kegiatan ekonomi sesaat daripada memperkuat kapasitas ekonomi yang sudah ada.. Fasilitator umumnya tidak mempunyai kemampuan membangun kelompok dan organisasi ekonomi. Wilayah kerja ini harus ditangani orang yang benar-benar mengerti inovasi sosial kegiatan ekonomi.

Maka, untuk memperbaiki PNPM perlu beberapa perubahan. Program tidak boleh berdasarkan pertimbangan pencapaian seluas-luasnya, melainkan terfokus pada program yang dapat mencapai penguatan ekonomi. Dalam hal ini tidak selalu tujuan penguatan partisipasi seimbang dengan penguatan ekonomi.

Tak banyak daerah memiliki kelompok masyarakat sipil yang siap mendukung. Dalam kondisi semacam itu penguatan aspek teknokrasi di tingkat kecamatan dan kabupaten harus lebih kuat. Seharusnya tidak tertutup kemungkinan untuk menentukan proyek untuk tingkat kecamatan atau kabupaten sejauh hal ini dipertimbangkan membawa dampak lebih luas.

Sebagian dana harus dialihkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan kelembagaan ekonomi rakyat. Adalah lebih baik memanfaatkan organisasi dan lembaga yang sudah ada karena kemungkinan berhasilnya lebih besar. Indonesia, negara sebesar ini, sangat miskin dalam pengetahuan dan praktik penguatan organisasi dan kelembagaan.

Perbaikan lain yang juga krusial adalah pengintegrasian dengan program pembangunan daerah. Selain masalah orientasi dan kapasitas eksekutif, desain PNPM dari pusat memang tidak banyak memberi tempat pada aspek ini.

Di negara lain, upaya pembangunan lokal sudah melewati tahap keterpikatannya dengan jargon-jargon demokrasi yang tidak matang. Saat ini, dibanyak negara, yang diperkuat adalah kerangka  tentang kemitraan pelbagai pihak dalam pembangunan daerah agar mendapat model komitmen yang lebih baik.

STRUKTUR ORGANISASI POKJA RUANG BELAJAR MASYARAKAT KAB. BANTAENG

Letak Postingan

Kisah Sirajuddin 50 Tahun Berjuang Mendapatkan Listrik

Kini Bisa Nonton TV dan Dengarkan Siaran Radio Berkat PLTMH

SIRAJUDDIN, warga Dusun Burung, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kini bisa bernapas lega. Ia dan keluarganya sudah bisa menonton TV pada malam hari, juga bisa memutar radio untuk mendengarkan hiburan dan informasi. Ini terjadi setelah warga di desa itu berhasil membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang menyuplai energi listrik ke rumah mereka. Pembangunan PLTMH ini merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Sirajuddin yang ditemui Radar Sulteng saat berkunjung di lokasi pembangunan PLTMH Desa Timpuseng, Jumat 29 Januari menuturkan, warga di dua dusun di desa tersebut sudah berlangung puluhan tahun, atau semenjak dusun tersebut berdiri sejak 50-an tahun silam. Selama itu pula, mereka menggunakan penerangan seadanya untuk menerangi kegelapan. “Warga di Dusun Burung dan Ara hanya menggunakan lampu petromaks pada malam hari. Ada juga warga yang hanya menggunakan pelita (lampu yang berbahan bakar minyak tanah). Nyala listri di malam hari telah kami nikmati sejak April 2009 sampai sekarang,” jelas Sirajuddin.

Masih menurut Sirajuddin. Gagasan membangun PLTMH sudah muncul sejak tahun 2005, tetapi usulan kegiatan tersebut belum bisa direalisasikan, karena pembangunan PLTMH kalah bersaing dengan program yang diajukan desa lain pada musyawarah tingkat kecamatan. Kondisi tersebut tidak membuat warga di desa tersebut berputus asa. Pada tahun berikutnya mereka kembali menyuarakan pentingnya membangun PLTMH. “Pokoknya saat musyawarah desa kita berjuang mati-matian agar program pembangunan PLTMH ini dapat dibiayai dana PNPM Mandiri. Alhamdulillah, berkat kerjasama semua pihak, pada tahun 2008 program ini dapat dilaksanakan,” jelasnya.

Senada dengan Sirajuddin, Kepala Desa Timpuseng, H Moh. Firdaus yang ditemui Radar Sulteng di lokasi pembangunan PLTMH, Jumat 29 Januari mengemukakan, pengelolaan PLTMH telah diatur oleh Pemerintahan Desa Timpuseng melalui Peraturan Desa (Perdes). Dalam Perdes tersebut ditetapkan tiap warga yang menggunakan jasa PLTMH hanya dapat menyalakan tiga balon lampu tiap malam. Dengan kapasitas 20 ribu watt, PLTMH ini bisa menerangi 113 rumah warga atau 593 orang bisa menikmati penerangan yang dilahirkan teknologi ramah lingkungan tersebut. Untuk menutupi biaya perawatan dan membayar jasa unit pengelola turbin (UPT) warga pemanfaat dibebankan membayar pemakaian listrik sebesar Rp12 ribu per bulan. Dengan demikian, tiap bulan PLTMH ini memperoleh penghasilan kotor sebesar Rp1.356.000. Uang tersebut kata Firdaus digunakan membayar honor UPT sebesar Rp750 ribu per orang. Selain UPT, terdapat pula tim pemelihara PLTMH yang berjumlah tiga orang. Honor tim ini dibayar dari dana hasil swadaya warga pemanfaat PLTMH.

Berkenaan dengan proses pembangunan PLTMH di Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Ketua Unit Pelaksana Kecamatan (UPK) PNPM Mandiri, Supriadi yang ditemui Radar Sulteng di kantornya, Jumat (29/1) menjelaskan, penetapan program dan kegiatan yang akan dibiayai dana PNPM Mandiri diawali dengan sosialisasi di tingkat desa. Setelah itu, dilakukan penggalian gagasan melalui musyawarah dusun. Saat musyawarah ini, muncul daftar gagasan yang berisi program-program yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. Gagasan yang mengemuka dalam musyawarah dusun sangat variatif, mulai dari gagasan pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, sarana kesehatan hingga program yang dapat mengatasi krisis energi di daerah itu. Setelah penggalian gagasan di tingkat dusun, tahap selanjutnya adalah musyawarah desa. Pada tahap ini semua program dan kegiatan dari tingkat desa diseleksi. Dari hasil seleksi ini lahirlah satu program prioritas yang hendak dilaksanakan.

Program prioritas yang dilahirkan pada musyawarah desa, dibahas lagi di tingkat musyawarah kecamatan. Saat musyawarah ini semua program yang diusulkan delapan desa di Kecamatan Camba diskoring. Program yang mendapat nilai tertinggi akan langsung dibiayai oleh PNPM Mandiri. Sedangkan program yang tereliminasi pada saat skoring bisa diusulkan kembali pada tahun berikutnya.

Khusus program PLTMH urai Supriadi telah diusulkan masyarakat Desa Timpuseng pada 2005 silam. Namun, usulan program ini belum bisa direalisasikan pada saat itu, karena saat musyawarah di kecamatan, usulan tersebut kalah bersaing dengan program yang ditawarkan desa lain di Kecamatan Camba. “Program ini bisa dilaksanakan pada 2008 silam,” jelas Supriadi.

Apa yang dialami Sirajuddin bersama warga di dua dusun di Desa Timpuseng, dirasakan pula warga Sulteng yang tinggal di sejumlah kawasan terpencil, seperti Dataran Bulan, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Unauna, ataupun warga di Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala. Masyarakat di dua daerah tersebut sudah cukup lama mengalami krisis energi. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, warga di dua kawasan itu warga di daerah itu bisa mengikuti langkah yang telah diambil masyarakat Desa Timpuseng, Maros, Sulsel, yakni membangun PLTMH dengan sumber dana yang dikucurkan pemerintah pusat melalui PNPM Mandiri. Apalagi, pada tahun ini, pemerintah pusat akan mengucurkan dana PNPM Mandiri ke sebelas kabupaten dan 145 kecamatan di Sulawesi Tengah. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 sebesar Rp155 miliar lebih, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp202 miliar lebih dan dana sharing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di sebelas kabupaten sebesar Rp47 miliar lebih. Anggaran yang cukup besar ini akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan PNPM Mandiri yang digagas oleh masyarakat miskin di 145 kecamatan di Sulteng.(habil)